Penegasan tersebut disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri saat koordinasi percepatan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani APH wilayah Sumsel, yaitu Polda Sumsel dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel di Gedung Utama Presisi Lantai 7, Polda Sumsel, Jumat (20/5).

Dalam acara ini, Firli didampingi oleh tim dari Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK.

Kejaksaan dan Kepolisian hidup in harmonia progresio atau hidup rukun bersama demi kemajuan. Dengan meningkatnya sinergi, APH akan menjadi semakin kuat dan ditakuti para koruptor, ujar Firli dalam pembukaan rakor.

Di hadapan Kapolda, Kajati Sumsel, Wakapolda, Plt Deputi Korsup KPK, Kajari dan jajaran, serta Kapolres dan jajaran, Firli mengapresiasi kinerja APH dalam menyelesaikan semua perkara tipikor. Firli berharap, koordinasi yang dilakukan pihaknya dapat membantu APH di Sumsel dalam penanganan perkara tipikor.

Sehari sebelumnya, KPK telah melakukan koordinasi terkait 95 perkara di Kejati dan jajaran Kejari, serta 32 perkara di Polda dan jajaran Polres. Dalam koordinasi tersebut, KPK mendorong percepatan penanganan perkara, baik yang sedang dalam tahap penyidikan maupun yang masih terkendala.

Salah satu perkara yang menarik perhatian adalah hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya melibatkan mantan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin. Perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap persidangan di PN Tipikor Palembang.

KPK terus mendorong Kepolisian dan Kejaksaan untuk memantau dan melakukan percepatan penyelesaian penanganan perkara lainnya. KPK juga siap membantu apabila dibutuhkan.