JAKARTA - Merujuk data pemilu sebelumnya, dari total 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya sekitar 4% atau 24 orang yang berusia kurang dari 30 tahun. Adapun pada Pemilu 2019, hanya ada ada 559 caleg berusia 20-30 tahun dari sekitar 7.900 caleg DPR.
Menanggapi hal itu, salah seorang Mahasiswi yang juga tertarik dengan dunia politik Sukma Nurjagat Khasanah mengatakan, mulai terbukanya anak muda dalam dunia politik terkadang sulit dikembangkan oleh terbatasnya akses menuju Partai politik.
Sepertinya anak muda saat ini sudah mulai tertarik dan ingin bergabung menjadi politisi maupun menjadi caleg itu sendiri. Tapi kembali lagi, aksesnya, ujar Sukma salah seorang pembicara di Webinar Partai Perindo, Jumat (20/5/2022).
Lebih lanjut, Sukma mengatakan, hanya ada beberapa Partai yang mampu memberi akses dengan mudah dalam berpolitik. Salah satunya, Partai Perindo dengan Konvensi rakyatnya. Sehingga, kata Sukma hal ini penting dan harus menjadi tantangan bagi Partai politik lain di Indonesia.
Di sana mungkin tantangan untuk partai partai politik untuk bagaimana bisa memberikan kepercayaan kepada pemuda bahwa mereka ingin ikut berpartisipasi. Dan meyakinkan bahwa generasi muda itu mampu berperan aktif di dunia politik, ucapnya.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Bersama Komite Eksekutif Konvensi Rakyat Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengungkap, dengan adanya fakta tersebut, perlu adanya ruang yang besar untuk mewadahi anak muda.
Jika kita lihat dari banyaknya generasi Z dan generasi milenial yang ada, saya pikir ruang-ruang ini yang harus ditempati oleh anak muda. Bilamana ada anak muda dia bisa berkiprah dengan banyak, maka ruang itu yang harus dibuka dengan lebar, ujar Ferry
Seperti diketahui, Partai Perindo telah meluncurkan Konvensi Rakyat berbasis digital pada 25 November 2021 lalu di Jakarta. Dengan wadah ini, proses perekrutan kandidat bacaleg dari Partai Perindo akan lebih transparan dan menghindari mekanisme proses rekrutmen konvensional yang selama ini diterapkan di kancah politik Tanah Air.
