Pasuruan (beritajatim.com) – Penagihan piutang di Plaza Bangil menjadi sorotan DPRD Kabupaten Pasuruan. Sebabnya, jumlah piutang tertunggak atas sewa ruko di Plaza Bangil mencapai miliaran rupiah dan berpotensi menimbulkan masalah.

google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan pun memanggil Disperindag dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan untuk meminta kejelasan terkait hal ini.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Fauzi, mengungkapkan pihaknya perlu mendapat kejelasan soal penagihan piutang yang tersendat itu. Tidak hanya di Plaza Bangil namun juga aset lain milik Pemkab Pasuruan yang disewakan.

“Kami memanggil Disperindag dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) untuk meminta kejelasan terkait Plaza Bangil. Tapi gak cuman itu, kami juga menanyakan sejauh mana upaya penagihan yang dilakukan, ujar Fauzi.

Fauzi juga menjelaskan, tak tertagihnya piutang itu jelas menjadi masalah. Karena nantinya setiap tahun akan muncul dalam laporan keuangan dan menjadi catatan BPK.

Sementara Kepala Disperindag Kabupaten Pasuruan, Diano Vf Santoso, mengungkapkan piutang sewa bangunan ruko milik Pemkab tercatat mencapai Rp37 miliar. Catatan tersebut merupakan kalkulasi dari beberapa tempat.

Seperti aset ruko di Terminal Pandaan dan Pasar Purwosari. Dari beberapa wilayah tersebut, Plaza Bangil merupakan yang paling parah mencapai Rp32 miliar.

“Sebagian pedagang merasa bangunan yang ditempatinya tersebut milik pribadi. Bahkan mereka juga memiliki hak milik, sehingga muncullah permasalahan tersebut, ujar Dion. (ada/beq)