Hal itu disampaikan Airlangga dalam jumpa pers virtual yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui kanal YouTube resminya pada Jumat (20/5).

Untuk menjamin ketersediaan volume bahan baku minyak goreng, pemerintah akan menerbitkan kembali pengaturan pasokan pengendalian harga. Yang secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perdagangan, ujar Airlangga.

Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, aturan yang akan dibuat merupakan bagian dari tindak lanjut kementerian terkait berdasarkan keputusan Presiden Joko Widodo yang mencabut aturan larangan ekspor migor dan bahan bakunya termasuk minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Airlangga mengurai, ada dua aturan yang akan segera diterbitkan dan diterapkan untuk menjaga pasokan migor di dalam negeri mampu mencukupi kebutuhan masyarakat yang berada di kisaran 194.634 ton per bulan.

Dengan penerapan aturan domestic market obligation (DMO) oleh Kementerian Perdagangan dan domestic price obligation (DPO), yang mengacu pada kajian BPKP, dan ini juga akan ditentukan oleh Kementerian Perdagangan, paparnya.

Sekali lagi saya tegaskan ini (aturan) untuk menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng, tandas Airlangga.