Elshinta.com - Neraca transaksi berjalan Indonesia mengalami surplus sebesar 0,2 miliar dolar AS atau 0,1 persen PDB pada kuartal I 2022 dipicu tingginya harga ekspor komoditas global seperti batu bara dan minyak sawit mentah (CPO).

Tingginya harga komoditas ekspor tersebut menopang neraca perdagangan Indonesia di sektor nonmigas yang pada akhirnya berimbas positif bagi neraca transaksi berjalan, meskipun Indonesia masih mencatat defisit pada neraca perdagangan migas.

“Pada triwulan I 2022, transaksi berjalan melanjutkan surplus sebesar 0,2 miliar dolar AS atau 0,1 persen dari PDB, meskipun lebih rendah dari capaian surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 1,5 miliar dolar AS atau 0,5 persen dari PDB, kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono dalam publikasi Statistik Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) kuartal I-2022 di Jakarta, Jumat.

Adapun defisit pada neraca perdagangan migas terjadi karena kenaikan harga minyak dunia.

Sementara itu dalam komponen lainnya di neraca transaksi berjalan adalah neraca jasa yang mengalami peningkatan defisit. Hal itu sejalan dengan dengan perbaikan aktivitas ekonomi yang terus berlanjut dan kenaikan jumlah kunjungan wisatawan nasional ke luar negeri pasca-pelonggaran kebijakan pembatasan perjalanan antarnegara dan penyelenggaraan ibadah umrah yang kembali dibuka.

Di sisi lain neraca pendapatan primer membaik meskipun masih terjadi defisit. Perbaikan defisit pendapatan primer turut mempengaruhi berlanjutnya surplus transaksi berjalan.

Pada kuartal I 2022 ini, meskipun Indonesia mencatat transaksi berjalan surplus, neraca transaksi modal dan finansial Tanah Air masih defisit 1,7 miliar dolar AS. Oleh karena itu, secara keseluruhan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal I 2022 mengalami defisit 1,8 miliar dolar AS.

Dengan berbagai perkembangan tersebut, Erwin mengatakan BI akan terus mencermati dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi prospek Neraca Pembayaran Indonesia (NPI).

Bank sentral juga akan terus memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas perekonomian, serta melanjutkan koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal.