TIMESINDONESIA, JAKARTA – DPR RI menggelar sidang paripurna dengan agenda tunggal, yaitu mendengarkan Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023.

Rapat paripurna ini adalah awal dari pembicaraan pendahuluan untuk pembahasan lebih lanjut antara DPR dan Pemerintah tentang RAPBN 2023, kata Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Disampaikan, melalui fungsi anggaran yang diamanatkan konstitusi, DPR berkomitmen untuk mengawal pembahasan anggaran negara agar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terlebih dalam situasi transisi menuju endemi Covid-19 dan ketidakpastian global sekarang ini, postur anggaran negara adalah hal yang sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kesempatan itu mengungkapkan pentingnya keberlanjutan proses penguatan pemulihan ekonomi nasional agar terus dijaga pemerintah guna memperkuat fondasi ekonomi dan akselerasi tingkat pertumbuhan ekonomi ke depan.

Ia memaparkan, dengan berbagai pertimbangan risiko dan potensi pemulihan ekonomi nasional tahun depan, pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar dalam penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2023.

Diantaranya, pemerintah mengusulkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan akan di kisaran 5,3% hingga 5,9%. Sementara itu untuk inflasi akan di kisaran 2,0% hingga 4,0%, dan nilai tukar Rupiah akan di kisaran Rp14.300 hingga Rp14.800 per US$.

Kemudian, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara 10 Tahun akan ada di kisaran 7,34% hingga 9,16%, harga minyak mentah Indonesia ICP US$ 80 per barel hingga US$ 100 per barel. Lifting minyak bumi di kisaran 619 ribu - 680 ribu barel per hari dan lifting gas 1,02 juta hingga 1,11 juta barel setara minyak per hari.

Indikator makro yang diusulkan pemerintah kepada DPR itu telah mempertimbangkan dan sebagai upaya lebih lanjut untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Ditekankan pentingnya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah-panjang agar Indonesia dapat keluar dari jebakan kelas menengah.

Kerenanya, struktur perekonomian nasional dan tingkat produktivitas nasional perlu diperkokoh melalui percepatan transformasi ekonomi. Berikut kselerasi agenda reformasi struktural pasca pandemi Covid-19, juga mutlak diperlukan melalui peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, dan reformasi birokrasi dan regulasi.

Penguatan program pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial juga dinilai sangat krusial dalam mengatasi isu fundamental perekonomian, termasuk rendahnya tingkat produktivitas nasional.

Selanjutnya, Peningkatan produktivitas juga perlu diakselerasi untuk memperkuat sisi supply. Penguatan hilirisasi manufaktur, adopsi ekonomi digital, dan pengembangan ekonomi hijau diyakini akan menjadi sumber pertumbuhan baru di masa depan.

Dorongan kepada keberlanjutan tahapan industri manufaktur akan memacu pengembangan produk-produk dalam negeri yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dan mampu berkompetisi di pasar global, jelas Menkeu.

Untuk pengembangan ekonomi digital ke depan, Pemerintah akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi di tengah kecenderungan perubahan pola hidup ke arah new normal. Disampaikan juga dalam sidang paripurna DPR RI itu, mengenai pembangunan ekosistem ekonomi yang ramah lingkungan sejalan  dengan tujuan mewujudkan Net Zero Emission pada tahun 2060.

**) Dapatkan update informasi pilihan setiap hari dari TIMES Indonesia dengan bergabung di Grup Telegram TI Update. Caranya, klik link ini dan join. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi Telegram di HP.