Demikian antara lain disampaikan Ketua KPK RI Firli Bahuri dihadapan petinggi 20 partai politik dalam Executive Briefing Politik Cerdas Berintegritas Terpadu 2022 belum lama ini.

“Kalimat politik cerdas berintegritas, sesungguhnya ini diilhami oleh amanat dan mandat UUD 45, tepatnya di alinea keempat, karena disitulah kita temukan ruh daripada tujuan negara. Kalimat cerdas ada di sana, kata Firli dalam pidatonya dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/5).

Firli menekankan, tujuan negara akan mampu dicapai bahkan diwujudkan dengan harus menjadi bangsa yang cerdas.

Selain itu, lebih dalam Firli mengatakan bahwa pendidikan Politik Cerdas Berintegritas ini juga merupakan upaya KPK guna membangun karakter dan peradaban baru yaitu poltiik berintegritas yang antikorupsi.

Firli menekankan, jika partai politik tidak membangun budaya anti korupsi sampai ke akar rumput, maka tujuan negara sulit tercapai bahkan bisa saja gagal tercapai.

Pasalnya, Firli membeberkan, partai politik sangatlah memiliki peran penting dalam kerangka mewujudkan tujuan negara. Partai politik merupakan penghasil para pemimpin mulai dari tingkat kepala desa, bupati, walikota, gubernur sampai presiden.

Negara melalui KPK, kata Firli, menginginkan dan berupaya agar tidak ada lagi pilkada, pileg dan pilpres yang transaksional haram. Yaitu jual beli rekomendasi ataupun budaya politik yang menyebabkan suatu jabatan harus bermodal yang diartikan korupsi demi balik modal.

Ini terjadi akibat biaya-biaya politik yang tinggi. Seharusnya ini tidak terjadi.

“Kita tidak boleh menyerah, apalagi kalah oleh realitas. Perubahan-perubahan sangat diperlukan, sehingga budaya antikorupsi bisa diterima dan diterapkan sebagai “pilihan hidup baru, demikian Firli.