TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Amerika Serikat makin jor-joran dalam memberikan bantuan kepada Ukraina yang sedang diserang oleh Rusia.

Terakhir, kongres Negeri Paman Sam ini menyetujui paket bantuan militer dan kemanusiaan senilai hampir 40 miliar dolar AS atau Rp 585 triliun (kurs Rp 14.664/dolar AS) untuk Ukraina.

Jumlah ini disebut “belum pernah terjadi sebelumnya yang menurut para legislator AS akan membantu negara itu bertahan melawan invasi Rusia yang terus berlanjut.

RUU tersebut, yang sebelumnya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, disahkan di Senat pada hari Kamis dengan suara 86 banding 11 yang luar biasa, mengirimkan undang-undang tersebut kepada Presiden Joe Biden untuk ditandatangani.

Baca juga: Wakil PM Rusia: Klien Asing Gazprom Export Buka Rekening Bank Rubel untuk Bayar Gas Rusia

Paket bantuan besar-besaran menandakan eskalasi besar dukungan AS untuk Ukraina setelah hampir tiga bulan perang, kata para analis kepada Al Jazeera.

“Skalanya belum pernah terjadi sebelumnya dan berbicara – dalam perspektif AS – terhadap gempa bumi yang disajikan oleh keadaan saat ini di Eropa, kata Elias Yousif, seorang analis riset di Stimson Center, sebuah think-tank di Washington, DC.

Undang-undang tersebut menyediakan 6 miliar dolar (Rp 87,8 triliun) untuk senjata, pelatihan, dan dukungan keuangan untuk militer Ukraina dan 4 miliar dolar (Rp 58,8 triliun) untuk pembiayaan militer selama lima bulan ke depan hingga akhir September, menurut ringkasan undang-undang tersebut.

Baca juga: Inggris Jatuhkan Sanksi Baru untuk 3 Maskapai Penerbangan Rusia

Ini juga termasuk 9 miliar (Rp 131 triliun) untuk mengisi kembali stok senjata AS yang dikirim ke Ukraina dan hampir 4 miliar dolar AS (Rp 58,8 triliun) untuk operasi militer AS yang diperluas di Eropa.

RUU tersebut memberikan 8,76 miliar dolar AS dalam dukungan ekonomi untuk pemerintah Ukraina dan lebih dari 5 miliar dolar AS untuk mengatasi kekurangan pangan global yang meluas dan kenaikan harga yang disebabkan oleh konflik.

Khususnya, 119 juta dolar disisihkan untuk mendanai badan-badan AS untuk melacak dan menyita aset keuangan, kapal pesiar, dan properti lain yang disetujui oligarki Rusia.