Sebelumnya, pada April 2022, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyerukan perlunya tindakan untuk mengatasi potensi terjadinya krisis ketahanan pangan sebagai dampak dari perang di Ukraina.

Hal itu disampaikan saat menjadi panelis pada acara Tackling Food Insecurity: The Challenge and Call to Action, bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat, Managing Director IMF, Presiden Bank Dunia, dan Presiden IFAD, di Washington DC, Rabu (20/4/2022).

Perang dan tindakan-tindakan yang menyertainya telah memicu kenaikan harga komoditas energi dan pangan. Apabila hal tersebut tidak diantisipasi secara dini, akan menimbulkan krisis pangan di negara-negara miskin dan rentan yang memiliki kapasitas fiscal yang terbatas, kata Menkeu Sri Mulyani.

Dalam kesempatan lain, Menteri Keuangan juga menghadiri acara yang diselenggarakan oleh IMF dengan tajuk A Dialog with G20 Emerging Markets. Dialog ini dipimpin oleh Managing Director IMF dan dihadiri oleh negara-negara emerging market anggota G20, antara lain Indonesia, Saudi Arabia, Agentina, Brazil dan Afrika Selatan.

Dalam penjelasannya, MD IMF menyatakan perekonomian global sedang mengalami goncangan geopolitik dan menghadapi konsekuensi dari tindakan yang diterapkan dalam merespon kondisi geopolitik dimaksud.

Negara-negara emerging menghadapi efek limpahan (spillover) yang lebih luas, antara lain terjadinya gangguan perdagangan internasional, kenaikan harga komoditas, termasuk pangan dan energi, meningkatnya jumlah pengungsi dan isu humanitarian.

Tantangan ini menjadi sangat signifikan mengingat dunia masih dalam upaya memperkuat prospek pertumbuhan ekonomi global, ujar Menkeu.

Oleh karena itu, Menkeu mendorong para pembuat kebijakan untuk terus memperkuat pemulihan ekonomi yang tangguh dan inklusif, mengatasi dampak buruk pandemi, melakukan reformasi transformasional untuk mengatasi tantangan dan peluang perubahan iklim dan pemanfaatan teknologi digital (digitalisasi).