AKURAT.CO, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan mengenai kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2023 kepada DPR RI, hari ini, Jumat (20/5/22). Tema kebijakan fiskal 2023 difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan strategi yang ditempuh pemerintah adalah untuk penguatan kualitas sumber daya manusia, akselerasi pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi serta regulasi dan mendukung revitalisasi industri dengan mendorong pembangunan ekonomi hijau.
“ Kebijakan belanja negara diarahkan untuk menghasilkan output dan outcome yang berkualitas, manfaatnya nyata bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia dan mendorong kearah yang lebih efisien dan baik, ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam agenda Rapat Paripurna DPRI-RI Ke 22, Jumat (20/5/2022).
baca juga:
Untuk pemulihan ekonomi di tahun 2023, Bendahara Negara pun mengusulkan targetnya yaitu 5,3 persen hingga 5,9 persen.
“ Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi penyusunan RAPBN 2023 sebagai berikut pertumbuhan ekonomi tahun depan diperkirakan dalam kisaran 5,3 hingga 5,9 persen, inflasi pada kisaran 2,0 hingga 4 persen, nilai tukar rupiah terhadap US dollar adalah kisaran Rp14.300 hingga Rp14.000, jelasnya.
Ia pun melanjutkan targetnya dengan tingkat suku Bunga SBN 10 tahun pada kisaran 7,34 persen hingga 9,6 persen, harga minyak mentah Indonesia pada kisaran 80 hingga 100 dollar per barrel. Maupun lifting minyak bumi Rp619.000 hingga 680.000 barel per hari, serta lifting gas bumi 1,02 juta hingga 1,11 juta barrel setara minyak per hari.
“ APBN yang sehat menjadi modal yang kokoh untuk terus mendukung dan menjaga pembangunan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan tahun 2023, tuturnya.
Dirinya terus mengingatkan tetap harus mengantisipasi ketidakpastian baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang masih mengalami risiko.
“ Oleh karena itu APBN tahun 2023 harus tetap menjaga fungsi automatic stabilizier. Pemerintah mendorong penguatan spending better menjadi komitmen antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tambahnya.
Kebijakan fiskal di tahun 2022 tetap efektif dengan pemulihan ekonomi, namun APBN tetap kredibel dan sustainable. Hal tersebut terefleksikan keseimbangan primer bergerak menuju positif pada kisaran -4,6 persen hingga 0,65 persen, rasio utang dapat terkendali dalam batas yang dapat dikelola yaitu kisaran 40 persen hingga 40,58 persen.[]
