Sumenep (beritajatim.com) – Hingga saat ini, belum ada temuan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada sapi di Sumenep. Namun demikian, pemerintah setempat ‘pasang kuda-kuda’, menerapkan aturan ketat untuk pengiriman hewan ternak, khususnya sapi.

google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0

“Sejak wabah PMK, kami meminta agar sapi-sapi tidak dikirim ke luar Sumenep. Terutama dari Pulau Sepudi. Biasanya sapi dibawa ke Jawa. Tapi mengingat kondisi seperti ini, maka untuk sementara, kami melarang pengiriman sapi ke luar daerah, kata Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Drh. Zulfa, Jumat (20/05/2022).

Pulau Sepudi merupakan pulau dengan populasi sapi terbesar di Indonesia. Data dari Dinas Peternakan, di pulau yang hanya memiliki luas sekitar 35 kilometer persegi ini, jumlah sapi lebih banyak dibanding jumlah penduduk. Tercatat lebih dari 40.000 ekor sapi di pulau dengan penduduk sekitar 30.000 orang. Setiap minggu, sedikitnya 500 ekor sapi dikirim ke Surabaya dan daerah-daerah lain di Pulau Jawa.

“Tingkat penularan PMK pada hewan ternak termasuk sapi ini sangat tinggi. Karena itu, kami memberlakukan aturan ketat pada pengiriman hewan ternak. Kalau untuk sapi dari luar, sejak awal memang sudah stop tidak ada yang masuk Sumenep, papar Zulfa.

Ia menjelaskan, sebagai upaya antisipasi masuknya wabah PMK ke Sumenep, pihaknya secara rutin turun ke lapangan untuk pengecekan dan pemeriksaan sapi. “Kami ke pasar-pasar hewan, juga ke peternak-peternak langsung, untuk nemastikan sapi-sapi mereka sehat dan tidak terkena PMK, ujarnya.

Menurut Zulfa, saat ini ada 30 tenaga paramedis yang turun ke lapangan setiap hari untuk melakukan pengawasan. “Meski di Sumenep kasus PMK zero atau nol, tapi kami tidak boleh lengah. Pengawasan akan terus kami lakukan, tandasnya. (tem/kun)