IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia yang cukup kuat yang telah dijaga bersama dan pengendalian pandemi COVID-19 secara efektif, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. 

Hal ini merupakan hasil kerja keras dari berbagai upaya luar biasa semua pihak bersama, baik itu pemerintah dan DPR serta segenap unsur masyarakat, akademisi dan para ahli serta dunia usaha. Dia menyebut, sejak awal pandemi bulan Maret 2020, kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal memainkan peran yang sangat penting dalam menangani guncangan hebat akibat pandemi dan dampaknya yang multidimensi, kompleks dan luar biasa. 

Langkah-langkah darurat dan extraordinary kebijakan ekonomi makro dan fiskal dilakukan secara terorganisir sistematis untuk beberapa tujuan. Pertama, menyelamatkan jiwa dari ancaman Covid-19 dengan kenaikan dukungan anggaran sangat besar untuk penguatan sarana, prasarana kesehatan, penanganan pasien, obat-obatan, pemberian insentif tenaga kesehatan, termasuk pengadaan vaksin, ujar Sri dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Jumat(20/5/2022). 

Kedua, memberikan tambahan secara masif dan signifikan bantalan sosial untuk melindungi masyarakat dari merosotnya daya beli akibat kehilangan pekerjaan dan terhentinya aktivitas ekonomi yang meluas. Ketiga, mendukung dan melindungi dunia usaha terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari tekanan kebangkrutan akibat pandemi. 

Keempat, menjaga stabilitas sistem keuangan dari ancaman efek domino akibat kontraksi dan pelemahan ekonomi, ucap Sri. 

Dia mengatakan, pemerintah mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang telah disetujui dan disahkan oleh Ibu Bapak Anggota DPR menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020, yang memberikan landasan hukum yang kuat agar pemerintah dapat lebih fleksibel, responsif dan antisipatif dalam penanganan pandemi COVID-19 yang sangat diwarnai dengan ketidakpastian. Kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal di masa pandemi ditujukan untuk countercyclical dan menahan guncangan (shock absorber) untuk menangani merosotnya sisi permintaan (aggregate demand) maupun sisi supply. 

Kebijakan fiskal bekerja sangat keras sebagai instrumen utama dan paling depan menangani potensi katastropi krisis ekonomi dan keuangan. Sebagai konsekuensi, batas atas defisit APBN diijinkan melebihi 3% PDB untuk tiga tahun yaitu 2020, 2021 dan 2022. Kebijakan Fiskal (APBN) tidak mungkin bekerja sendiri menghadapi tantangan ekonomi yang multidimensi, diperlukan bauran kebijakan dan sinergi yang kuat dengan otoritas moneter Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), ungkap Sri. 

Dia melanjutkan, OJK telah berperan dalam menjaga kesinambungan stabilitas sistem keuangan sekaligus memberikan bantalan kepada dunia usaha melalui program restrukturisasi kredit serta kebijakan strategis lainnya sejak awal pandemi. Sementara Bank Indonesia juga mengambil peran penting dalam mendukung pemulihan ekonomi melalui kebijakan yang akomodatif serta menjaga agar pasar SBN tetap kondusif. Dukungan skema burden sharing baik sebagai standby buyer pada setiap lelang maupun bersama-sama mendukung pembiayaan kebijakan fundamental terbukti ampuh dalam menjaga stabilitas pasar SBN di masa pandemi.

Dengan respons dan koordinasi kebijakan yang cepat, masif dan komprehensif, didukung anggaran (kebijakan fiskal) yang memadai, pandemi dapat tertangani secara efektif dan pemulihan ekonomi mulai berjalan secara merata, baik sisi produksi dan sektoral, daerah dan dari komponen permintaan antara konsumsi, investasi dan ekspor, tambah Sri.

Dengan momentum pemulihan ekonomi tersebut, sambung dia, peranan instrumen fiskal dapat disesuaikan sehingga dapat kembali pulih sehat, terjaga sustainabilitas dan kredibilitas dalam jangka menengah panjang. 

Perppu No. 1 Tahun 2020 atau UU No. 2 Tahun 2020 yang mengamanatkan pelebaran defisit fiskal selama 3 tahun di atas 3% PDB terbukti mampu menjawab kebutuhan penanganan krisis yang luar biasa dan kompleks secara disiplin, kredibel dan akuntabel, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan sustainabilitas jangka menengah, pungkas Sri. 

(NDA)