Alasan Bansos Mudah Dipoilitisasi, Berpengaruh Besar bagi Rakyat

  • 07 Mei 2024 13:25:47
  • Views: 2

PIKIRAN RAKYAT - Bantuan sosial (bansos) merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat miskin/rentan miskin yang kesulitan mencukupi kepihupan sehari-hari.

Tujuan bansos sendiri adalah untuk menyejahterakan rakyat. Namun sayang, istilah politisai bansos hingga sekarang masih ada.

Di mana politisasi bansos ini dilakukan oleh oknum pejabat tak bertanggung jawab yang memanfaatkan bansos untuk mendapatkan suara hati rakyat dalam proses mereka untuk maju di bidang politik.

Ada beberapa alasan mengapa bansos ini mudah untuk dipolitisasi. Simak penjelasannya di bawah.

Baca Juga: 4 Bansos yang Bakal Cair Mei 2024, Adakah Nama Kamu?

1. Bansos menjadi harapan rakyat

Seperti diketahui bansos merupakan sebuah harapan bagi rakyat terutama untuk masyarakat yang tidak mampu, yang dalam hal ini tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Sehingga hal ini membuat bansos menjadi angin segar bagi para masyarakat miskin/rentan miskin di tengah kondisi yang serba sulit. Hal ini ini yang pada akhirnya menjadi kesempatan bagi pihak tak bertanggung jawab untuk mempolitisasi bansos.

Dalam artian, bansos dijadikan sebagai iming-iming bagi rakyat untuk memilih individu tertentu yang biasanya terjadi dalam pesta demokrasi seperti Pemilu, Pilkada dan lain-lain.

Para pejabat yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan rakyat dengan diiming-imingi bansos, karena tahu bahwa itulah hal yang memang dibutuhkan rakyat tak mampu.

Baca Juga: Ini Daftar Lengkap Bansos yang Masih Diberikan Pemerintah 2024

2. Kurangnya pengawasan lembaga terkait

Biasanya, politik bansos ini terjadi saat berlamgsungnya atau sesaat sebelum pesta demokrasi seperti Pemilu, Pilkada, dsb. Pihak tak betranggung jawab akan memafaatkan momen tersebut demi mencuri suara rakyat.

Dalam hal iini, kurangnya pengawasan dari lembaga terkait, misal Bawaslu membuat pihak tak bertanggung jawab ini leluasa melakukan aksinya untuk mempolitisasi bansos.

Sehingga pengawasan yang dilakukan lembaga terkait diharapkan bisa dibenahi agar lebih baik untuk mencegah politisasi bansos terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah terpencil di mana banyak warganya yang miskin/rentan miskin.

Baca Juga: Dalam Tiga Bulan, Bansos Habiskan Uang Negara Hingga Rp43 Triliun

3. Ketidakberanian rakyat untuk melapor

Butuhnya bantuan sosial bagi rakyat, membuat mereka menerima begitu saja bansos yang dipolitisasi meski diharuskan untuk mengikuti berbagai aturan dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Dalam hal ini, rakyat juga tidak berani umtuk melaporkan atas tindakan politisasi bansos. Dengan alasan karena mereka sendiri membutuhkan bansos tersebut, atau karena mereka memang abai pada hal-hal seperti itu.

Baca Juga: Dissenting Opinion Enny Nurbaningsih: Kepala Daerah Tak Netral dan Bansos Ugal-ugalan

4. Kekuasaan

Kekuasaan yang dimiliki oleh pihak tak bertanggungjawab membuat mereka leluasa untuk melakukan politisasi bansos.

Para penguasa ini juga memiliki materi sehingga leluasa membungkam pihak kecil untuk membantu dan merahasiakan tindakan politisasi bansos yang dilakukannya.

Dengan kekuasaan dan kekayaan membuat banyak pihak tak bertanggung jawab melakukan praktik tersebut, terutama saat pesta demokrasi dan dirinya terlibat di dalamnya.

Baca Juga: Dissenting Opinion Enny Nurbaningsih: Kepala Daerah Tak Netral dan Bansos Ugal-ugalan

5. Tidak adanya transparasi bansos

Dalam hal ini, anggaran bansos hingga SOP cenderung tidak dibuka lebar-lebar sehingga memudahkan para penguasa yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik politisasi bansos.

“Maka dari itu perlu transparasnsi dan akuntabilitas program bansos,” ungkap Arif Nur Alam dari Indonesia Budget Center.

Baca Juga: Hakim Saldi Isra Dissenting Opinion, Soroti Bansos Jadi Alat Menangkan Calon Tertentu di Pilpres 2024

6. Tidak ditanamkannya netralitas dalam diri

Tidak ditanamkannya sikap netral dari pelaksana bansos, membuat mereka memihak pada salah satu individu, sehingga praktik politisasi bansos ini terus merajalela dan tidakaa pernah bisa dihilangkan begitu saja.

Seperti halnya yang diucapkan Arif Nur Alam, dikutip dati Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bahwa perlu ditanamkannya netralitas dalam diri agar politisasi bansos ini bisa hilang siring berjalannya waktu.

“Pelaksana bansos harus mengedapankan prinsip netralitas profesionalitas dan inklusif berkeadilan,” ungkapnya.***


Sumber: https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-018051975/alasan-bansos-mudah-dipoilitisasi-berpengaruh-besar-bagi-rakyat?page=all
Tokoh

Graph

Extracted

ministries Bawaslu,
topics Bantuan Sosial, Pilpres 2024,
events Pilkada Serentak,
nations Indonesia,