Urgensi Oposisi, Kekuasaan Tanpa Kontrol Bisa Bikin Semena-mena

• 06 Mei 2024 11:40:23

• Views: 5

PIKIRAN RAKYAT - Prabowo Subianto sudah diumumkan sebagai presiden terpilih dalam Pilpres 2024. Beberapa partai yang sebelumnya berseberangan, sudah menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Bergabungnya beberapa partai masuk ke pemerintahan bikin oposisi dapat sorotan. Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menilai, oposisi diperlukan guna mengontrol kekuasaan.

Istilah oposisi, kata Masinton, merupakan bagian dari demokrasi, yang mana harus terdapat sistem kontrol pengawasan agar pemerintahan berjalan efektif bermanfaat bagi rakyat.

"Perlu ada penyeimbang dan kontrol itu karena kekuasaan kalua tanpa kontrol, yang terjadi bisa semena-mena," tuturnya menegaskan, dalam diskusi daring bertajuk Demokrasi Tanpa Oposisi, Sabtu, 4 Mei 2024.

Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan keterangan pers usai mengikuti rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu, 24 April 2024.

Masinton bilang, bila PDIP menjadi oposisi, maka tidak cuma sekadar berbeda pendapat dengan pemerintah, tetapi juga akan memberi berbagai alternatif kebijakan. Hal itu juga pernah dilakukan PDIP pada masa pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

PDIP kala itu konsisten menjadi oposisi dan aktif memberi berbagai alternatif kebijakan yang bisa dinilai oleh rakyat serta baik bagi sistem pemeriksaan dan penyeimbang serta kontrol dari luar pemerintahan.

"Ini juga menjadi bagian dari edukasi dan pendidikan politik rakyat, sehingga rakyat juga  memiliki berbagai alternatif pandangan yang disajikan, baik oleh pemerintah maupun luar pemerintah," kata dia menegaskan.

Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto (ketiga kiri) bergandengan tangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (ketiga kanan) dan jajaran petinggi kedua partai politik usai melakukan pertemuan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu, 24 April 2024.

Politisi Partai Demokrat Andi Mallarangeng bilang, pihaknya berharap parpol yang bergabung dengan koalisi pemerintahan bisa konsisten berada di pihak Koalisi Indonesia Maju, jangan ada parpol yang ada dalam pemerintahan terasa seperti oposisi.

"Itu kan tidak elok sebenarnya. Jadi ya kalau di dalam pemerintahan ya di dalam," kata Andi dalam diskusi daring yang sama, Sabtu.

Dalam kesempatan itu, dia juga meminta parpol yang akan bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran dapat berjuang bersama menyukseskan pemerintahan sampai masa jabatannya selesai.

Karena itu, konsistensi itu menjadi penyesuaian yang mesti dilakukan parpol yang akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. "Kalau Demokrat konsisten, sama-sama kita sampai akhir masa jabatan. Jadi, bukan setengah-setengah, lalu nanti berubah lagi."

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) saat menghadiri pelantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai KSAD di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 29 November 2023.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mewanti-wanti Prabowo Subianto untuk membentuk kabinet dengan baik. "Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke kepemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita," ujarnya dalam Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth di Jakarta, Jumat.

Luhut bukan orang baru di pemerintahan. Dia sudah bekerja selama 10 tahun terakhir dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya, permasalahan dalam pemerintahan Indonesia adalah regulasi-regulasi yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

"Saya memperbaiki banyak permasalahan itu," tutur dia, seperti dilaporkan Antara.

Salah satu solusi yang dia yakini bisa mengatasi permasalahan regulasi adalah melalui digitalisasi guna meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan. Oleh sebab itu, dia mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi.

Luhut bilang, dalam suatu kesempatan memberi masukan kepada Jokowi untuk mengganti orang-orang yang tidak sejalan. "Saya bilang ke Presiden, ‘Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi), kita tidak akan maju. Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini."

Belajar dari hal tersebut, dia berpesan kepada Prabowo untuk lebih selektif dalam memilih orang yang akan masuk kabinet. Luhut yakin, pada 2045, Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia.***