Elshinta.com - Kelompok massa tergabung dalam Satu Padu (Sapu) Lawan Koruptor Formula E kembali berunjuk rasa didepan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Rabu (15/6).

Dalam aksinya, massa yang melakukan teatrikal mengenakan topeng tikus dengan membawa uang itu mengepung Gedung KPK dengan menyerukan KPK untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi Formula E.

Indonesia harus bebas dari korupsi dan cengkeraman oligarki. Usut tuntas dugaan korupsi Formula E harga mati, tegas Koordinator Aksi Daud.

Menurutnya, Anies selaku Gubernur Jakarta harus mempertanggung jawabkan aspek hukumnya adanya dugaan kerugian keuangan negara pada ajang Formula E. Karena Anies diserahi tugas dan wewenang oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan untuk mengelola, mengawasi, merencakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan APBD nya itu melalui Perda APBD Pemda DKI.

Suka atau tidak suka, Anies harus tetap bertanggung jawab soal anggaran yang dikucurkan pada Formula E ini. Apalagi kasusnya tengah diselidiki oleh KPK, sebutnya lagi. 

Insya Allah KPK bisa menaikkan status kasus Formula E ini ke tingkat penyidikan. Meskipun ada pihak yang mencoba menggaungkan Bubarkan KPK. Di sinilah sangat kental nuansa oligarki baru, terangnya.

Mereka berharap KPK yang kini tengah melakukan penyelidikan kasus Formula E diharapkan bisa memberikan efek kejut untuk menjawab kepercayaan masyarakat pada lembaga antirasuah tersebut.

KPK tunjukkan taringmu beri efek kejut, kepercayaan masyarakat masih tinggi pada pemberantasan korupsi khususnya kasus Formula E ini, tambahnya. 

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri memastikan pihaknya mencermati setiap aspirasi, laporan atau pun’ informasi yang disampaikan masyarakat terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. 

Namun demikian, ia menegaskan KPK bekerja berdasarkan kecukupan alat bukti sehingga tidak akan sembarang dalam menetapkan seseorang jadi tersangka. 

Penegakan hukum itu nyata, bukan fiksi atau misteri. KPK pun bekerja bukan karena pesanan, tapi diuji dengan kebenaran, kecukupan bukti yang kesemuanya akan diuji di peradilan, kata Firli melalui keterangan tertulis, Sabtu (30/4/2022). 

Pernyataan tersebut dibuat untuk menanggapi maraknya laporan terhadap tokoh yang ditengarai memiliki kepentingan pada Pilpres atau Pilkada 2024 medatang. Nama-nama seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan hingga Gibran Rakabuming termasuk salah satunya. Laporan yang kerap disertai aksi unjuk rasa di kantor KPK itu ramai diberitakan media dan diperbincangkan di dunia maya. 

Firli menerangkan, KPK senantiasa berpegang teguh pada asas-asas pelaksanaan tugas pokok sebagaimana ketentuan perundang-undangan. KPK, tegasnya, tidak akan terpengaruh oleh desakan opini atau persepsi oleh pihak mana pun. Saya tidak ada kepentingan dan saya tidak bermain politik. Kita kerja sesuai fakta hukum dan bukti yang cukup, tegasnya.